EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA (STUDI PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL)

ABSTRAK

Pengangguran terbuka masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi hampir seluruh

daerah di Indonesia, termasuk kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian,

pariwisata, dan industri kecil. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah

daerah untuk menekan angka pengangguran adalah pelatihan kerja berbasis kompetensi

yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya

Mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas program

pelatihan kerja berbasis kompetensi dalam menurunkan angka pengangguran terbuka

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala

pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam terhadap pengelola program

dan peserta pelatihan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kinerja dinas. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan berbasis kompetensi memberikan

kontribusi positif terhadap peningkatan keterserapan tenaga kerja, meskipun capaiannya

belum optimal akibat keterbatasan anggaran, minimnya keselarasan kurikulum pelatihan

dengan kebutuhan pasar kerja, serta lemahnya sistem pemantauan pascapelatihan.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia

industri, perbaikan sistem basis data pencari kerja, serta evaluasi berkelanjutan terhadap

relevansi jenis pelatihan yang diselenggarakan.

Kata Kunci: pelatihan kerja; kompetensi; pengangguran terbuka; dinas tenaga kerja;

pasar kerja

ABSTRACT

Open unemployment remains a structural problem faced by almost all regions in

Indonesia, including regencies that rely heavily on agriculture, tourism, and small-scale

industry. One policy instrument used by local governments to reduce unemployment is

competency-based vocational training organized by the Manpower, Transmigration, and

Mineral Resources Energy Office. This study aims to examine the extent to which

competency-based training programs are effective in reducing open unemployment and to

identify the factors that influence their success or constraints. The study employs a

descriptive qualitative approach, collecting data through observation, in-depth interviews

with program managers and trainees, and documentation studies of the office's

performance reports. The results indicate that competency-based training contributes

positively to labor absorption, although outcomes remain suboptimal due to limited

budgets, weak alignment between training curricula and labor market needs, and

insufficient post-training monitoring systems. The study recommends strengthening

partnerships with businesses and industry, improving the jobseeker database system, and

conducting continuous evaluation of the relevance of the training offered.

Keywords: vocational training; competency; open unemployment; manpower office;

labor market

PENDAHULUAN

Persoalan ketenagakerjaan senantiasa menempati posisi strategis dalam

agenda pembangunan daerah, sebab kondisi tenaga kerja secara langsung

memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan pertumbuhan

ekonomi wilayah. Angka pengangguran terbuka yang tinggi tidak hanya

berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi

memicu berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan

urbanisasi yang tidak terkendali. Kondisi ini semakin kompleks ketika dihadapkan

pada dinamika perubahan struktur ekonomi yang menuntut tenaga kerja memiliki

kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, sementara di sisi lain

angkatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya dibekali keterampilan yang

memadai.

Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

Sumber Daya Mineral memiliki peran sentral dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan, salah satunya melalui penyelenggaraan

pelatihan kerja berbasis kompetensi. Program ini dirancang untuk membekali

pencari kerja dengan keterampilan teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing

lulusan pelatihan dalam memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha mandiri.

Namun demikian, efektivitas program tersebut kerap dipertanyakan mengingat

masih tingginya angka pengangguran di berbagai daerah meskipun berbagai jenis

pelatihan telah diselenggarakan secara rutin.

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan

kerja sangat bergantung pada kesesuaian antara jenis pelatihan yang diberikan

dengan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri, ketersediaan instruktur yang

kompeten, serta adanya mekanisme pendampingan pascapelatihan yang

memastikan peserta benar-benar terserap ke dalam pasar kerja atau mampu

membangun usaha mandiri. Ketiadaan salah satu unsur tersebut berpotensi

menyebabkan program pelatihan hanya menjadi kegiatan seremonial yang tidak

memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

secara mendalam efektivitas pelaksanaan program pelatihan kerja berbasis

kompetensi yang diselenggarakan oleh dinas terkait, mengidentifikasi faktor

pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program di

masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep pelatihan kerja berbasis kompetensi merujuk pada proses

pembelajaran yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar kompetensi kerja yang berlaku pada

bidang pekerjaan tertentu (Wibowo, 2022). Pendekatan ini berbeda dari pelatihan

konvensional karena menekankan pada pencapaian unit kompetensi yang dapat

diukur dan diverifikasi melalui uji kompetensi, sehingga lulusan pelatihan

memiliki bukti formal atas keterampilan yang dikuasainya.

Kajian mengenai hubungan antara pelatihan kerja dan penurunan

pengangguran telah banyak dilakukan dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan.

Suryani (2021) misalnya menemukan bahwa efektivitas pelatihan kerja dalam

meningkatkan penyerapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian

antara kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan riil dunia usaha, di mana

program pelatihan yang dirancang tanpa mempertimbangkan analisis kebutuhan

pasar cenderung menghasilkan lulusan yang sulit terserap kerja.

Selain aspek kesesuaian kurikulum, sejumlah kajian juga menyoroti

pentingnya keberlanjutan program melalui pendampingan pascapelatihan,

termasuk fasilitasi akses permodalan bagi peserta yang memilih jalur wirausaha

serta penyediaan informasi lowongan kerja bagi peserta yang mengarah pada jalur

kerja formal. Ketiadaan pendampingan tersebut kerap menjadi titik lemah

program pelatihan kerja di berbagai daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh

dinas ketenagakerjaan tingkat kabupaten maupun kota.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini memosisikan diri untuk

melengkapi kajian yang telah ada dengan menyoroti secara spesifik konteks

pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi di lingkungan dinas yang

membawahi fungsi ketenagakerjaan, transmigrasi, dan energi sumber daya

mineral sekaligus, sebuah konteks kelembagaan yang relatif jarang dikaji dalam

literatur sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang

bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan komprehensif

mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan

(Moleong, 2017). Pendekatan ini dipilih karena persoalan efektivitas program

pelatihan kerja tidak cukup dijelaskan melalui angka semata, melainkan

memerlukan pemahaman kontekstual terhadap proses perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi

langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan, wawancara mendalam

terhadap pengelola program di lingkungan dinas serta sejumlah peserta pelatihan

yang telah menyelesaikan program, dan studi dokumentasi terhadap laporan

kinerja tahunan, data jumlah peserta, serta data penempatan kerja pascapelatihan.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara triangulatif untuk memastikan validitas

dan kredibilitas data yang diperoleh (Sugiyono, 2019).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai

sumber dikategorikan berdasarkan tema yang relevan dengan fokus penelitian,

kemudian dianalisis untuk melihat pola hubungan antara pelaksanaan program

dengan capaian penurunan angka pengangguran di wilayah penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral

secara rutin menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan kerja, mulai dari pelatihan

keterampilan teknis seperti tata boga, tata busana, otomotif, dan pengelasan,

hingga pelatihan berbasis digital seperti desain grafis dan pemasaran daring.

Pemilihan jenis pelatihan pada umumnya didasarkan pada hasil identifikasi

kebutuhan pasar kerja dan usulan dari masyarakat, meskipun proses identifikasi

tersebut belum sepenuhnya berbasis data yang mutakhir.

Pelaksanaan pelatihan melibatkan instruktur bersertifikat kompetensi yang

bertugas memastikan peserta memperoleh keterampilan sesuai standar kompetensi

kerja nasional. Namun demikian, keterbatasan jumlah instruktur serta durasi

pelatihan yang relatif singkat menjadi kendala tersendiri dalam mencapai kualitas

kompetensi yang optimal, sehingga sebagian peserta merasa masih memerlukan

pendampingan lanjutan setelah program berakhir.

Kontribusi Program terhadap Penurunan Pengangguran

Hasil wawancara dengan pengelola program menunjukkan bahwa sebagian

peserta pelatihan berhasil terserap dalam pasar kerja formal maupun membuka

usaha mandiri berskala kecil setelah menyelesaikan program. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa pelatihan kerja berbasis kompetensi memiliki kontribusi

positif terhadap upaya penurunan angka pengangguran, meskipun kontribusinya

belum signifikan secara agregat mengingat jumlah peserta yang dapat difasilitasi

setiap tahunnya masih terbatas dibandingkan jumlah pencari kerja yang terdaftar.

Selain itu, ditemukan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan dengan

jenis keterampilan yang memiliki permintaan tinggi di pasar kerja lokal, seperti

pelatihan di bidang pariwisata dan jasa, cenderung memiliki tingkat keterserapan

yang lebih tinggi dibandingkan peserta pelatihan pada bidang yang kurang

diminati industri setempat. Temuan ini menegaskan pentingnya keselarasan antara

jenis pelatihan dengan karakteristik potensi ekonomi daerah.

Faktor Penghambat Efektivitas Program

Beberapa faktor penghambat yang teridentifikasi dalam penelitian ini

antara lain keterbatasan anggaran yang menyebabkan jumlah peserta dan jenis

pelatihan yang dapat diselenggarakan menjadi terbatas, minimnya sinkronisasi

data kebutuhan tenaga kerja antara dinas dengan dunia usaha dan dunia industri,

serta lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi pascapelatihan yang

menyebabkan dinas kesulitan mengukur secara akurat tingkat keberhasilan

penempatan kerja peserta.

Kendala lain yang turut memengaruhi efektivitas program adalah

rendahnya motivasi sebagian peserta untuk memanfaatkan keterampilan yang

diperoleh secara optimal, terutama pada peserta yang mengikuti pelatihan hanya

untuk memperoleh insentif harian tanpa komitmen yang kuat untuk

mengembangkan karier atau usaha berdasarkan keterampilan tersebut.

Strategi Penguatan Program

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan kemitraan

strategis antara dinas dengan dunia usaha dan dunia industri melalui skema

pelatihan berbasis permintaan (demand driven training), sehingga jenis dan

kurikulum pelatihan dapat disesuaikan secara langsung dengan kebutuhan

lapangan kerja yang tersedia. Selain itu, pengembangan sistem basis data pencari

kerja dan lowongan pekerjaan yang terintegrasi secara digital akan memudahkan

proses pencocokan (matching) antara lulusan pelatihan dengan peluang kerja yang

sesuai.

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pascapelatihan juga menjadi hal

yang mendesak untuk dilakukan, mengingat data mengenai tingkat keterserapan

kerja peserta pelatihan sangat diperlukan sebagai dasar perbaikan kebijakan pada

periode berikutnya. Dinas perlu membangun mekanisme pelacakan alumni

pelatihan secara berkala guna memastikan keberlanjutan dampak program

terhadap pengurangan angka pengangguran di daerah.

Selain penguatan pada aspek kelembagaan, dinas juga perlu

mempertimbangkan skema insentif bagi peserta yang berhasil mengembangkan

usaha mandiri pascapelatihan, misalnya melalui fasilitasi akses permodalan usaha

mikro atau pendampingan pemasaran produk, sehingga keberhasilan program

tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari

keberlanjutan usaha atau karier yang mereka jalani dalam jangka menengah dan

panjang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pelatihan

kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi positif

meskipun belum optimal terhadap upaya penurunan angka pengangguran terbuka.

Efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian jenis pelatihan dengan

kebutuhan pasar kerja, kualitas instruktur, serta keberadaan sistem pemantauan

pascapelatihan yang memadai. Keterbatasan anggaran dan lemahnya sinkronisasi

data kebutuhan tenaga kerja menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi.

Saran

Dinas terkait disarankan untuk memperkuat kemitraan dengan dunia usaha

dan dunia industri dalam merancang kurikulum pelatihan yang berbasis kebutuhan

riil pasar kerja, mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang

terintegrasi, serta membangun mekanisme pelacakan alumni pelatihan secara

sistematis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas program

pelatihan secara kuantitatif dengan cakupan sampel yang lebih luas guna

memperoleh gambaran yang lebih representatif.

Bagi pemerintah daerah secara umum, temuan penelitian ini dapat

dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan alokasi anggaran

ketenagakerjaan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga

program pelatihan kerja berbasis kompetensi memperoleh dukungan sumber daya

yang memadai dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, sejalan dengan dinamika

kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyana, I. K. S., & Martadinata, I. P. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif

dalam Kajian Pendidikan dan Sosial. Singaraja: Undiksha Press.

Badan Pusat Statistik. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: BPS.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pelatihan

Berbasis Kompetensi. Jakarta: Kemnaker RI.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung:

Remaja Rosdakarya.

Sarwono, J. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Suryani, N. K. (2021). Analisis Efektivitas Pelatihan Kerja terhadap Penyerapan

Tenaga Kerja di Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Undiksha, 9(2), 112-124.

Wibowo, A. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi.

Jakarta: Rajawali Pers.