Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat terus diperkuat melalui pemantauan berkala di seluruh wilayah Indonesia. Pada hari Senin, 16 November 2026, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Rapat tersebut diikuti secara luring dari Ruang Buleleng Command Center (BCC) Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng, terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom bersama Kementerian Dalam Negeri yang diikuti oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perangkat daerah yang membidangi urusan sosial, ketenagakerjaan, kependudukan dan pencatatan sipil, perumahan dan kawasan permukiman, perdagangan, hingga pertanian dan ketahanan pangan dari seluruh Indonesia.
Dalam pembahasan yang menyoroti sektor ketenagakerjaan, forum koordinasi nasional ini memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan dan tahapan penyusunan kebijakan Upah Minimum Tahun 2027 di masing-masing daerah. Kebijakan pengupahan menjadi salah satu instrumen krusial yang berkaitan langsung dengan kestabilan daya beli pekerja, kelangsungan dunia usaha, serta dinamika laju inflasi daerah sehingga memerlukan penghitungan yang cermat dan berlandaskan regulasi yang berlaku.
Penyelenggaraan rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini bertujuan utama untuk menyelaraskan langkah strategis dalam menekan laju inflasi daerah sepanjang tahun 2026, memantau perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok di pasaran, sekaligus memastikan kesiapan perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan dalam mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 secara objektif dan berkeadilan. Melalui keterpaduan kebijakan antara pengendalian inflasi dan perencanaan pengupahan yang terukur, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan iklim investasi yang kondusif di daerah.
Kehadiran perwakilan Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng dalam forum strategis ini menjadi wujud komitmen instansi untuk terus mengawal perkembangan isu ketenagakerjaan nasional serta menyelaraskannya dengan kondisi perekonomian lokal di Kabupaten Buleleng. Hasil koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri ini selanjutnya akan menjadi bahan acuan penting dalam memperkuat langkah teknis persiapan pembahasan Dewan Pengupahan Daerah demi mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kesejahteraan masyarakat Buleleng yang berkelanjutan.