Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan serta pengelolaan air bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam koordinasi tersebut adalah bahwa kewenangan penerbitan izin pengusahaan air bawah tanah berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota berperan dalam koordinasi, pembinaan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengajuan perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS) sehingga proses perizinan dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Tujuan Disnakertrans dan ESDM Kabupaten Buleleng dalam  melaksanakan kegiatan koordinasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral yang tertib administrasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.