(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Tingkatkan Pengendalian Intern dan Mitigasi Risiko, Disnakertrans ESDM Buleleng Ikuti Sosialisasi Aplikasi PERISAI.

Admin disnakertransesdm | 22 Oktober 2026 | 78 kali

Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta transparansi tata kelola risiko instansi terus dimaksimalkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng melalui pemanfaatan teknologi informasi terpadu. Pada hari Kamis, 22 Oktober 2026, Plt. Sekretaris Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng dengan didampingi jajaran staf teknis mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi PERISAI (Pengelolaan Risiko Berbasis Aplikasi) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Kegiatan pembekalan sistem digitalisasi pengawasan internal yang bertempat di Ruang Unit IV Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diikuti oleh para pejabat pengelola perencanaan dan pengawasan dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Penyelenggaraan sosialisasi aplikasi PERISAI ini bertujuan utama untuk memberikan pemahaman teknis serta menyelaraskan persepsi seluruh perangkat daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, mengendalikan, dan memitigasi potensi risiko organisasi secara digital, sistematis, dan terintegrasi. Melalui penerapan aplikasi inovatif ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berupaya memodernisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar proses mitigasi hambatan kinerja di setiap lini dinas dapat terdeteksi secara dini, efisien, dan terekam secara terpusat. Kehadiran jajaran pimpinan dan staf Disnakertrans ESDM Buleleng menjadi komitmen nyata instansi untuk terus mentransformasi sistem manajemen operasional internal agar senantiasa taat regulasi, minim risiko, serta berbasis pada pemanfaatan platform digital.

Melalui keikutsertaan aktif dalam sosialisasi ini, Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng siap mengimplementasikan fitur-fitur aplikasi PERISAI dalam penyusunan peta risiko program kerja dan alokasi anggaran belanja instansi. Pengintegrasian sistem pengelolaan risiko modern ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengawasan internal, mencegah potensi penyimpangan administrasi, serta menjamin seluruh program pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, dan energi dapat terealisasi secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan.