Buleleng, Rabu, 18 November 2026 – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng yang diwakili bendahara pengeluaran, mengikuti kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2026 yang bertempat di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang BKAD, Ibu Luh Mendri, dengan tujuan meningkatkan ketertiban administrasi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, baik dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah.
Sosialisasi ini ditujukan kepada para Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng, serta Kepala Bank BPD Cabang Seririt dan Singaraja.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa memasuki periode akhir tahun anggaran, seluruh perangkat daerah diminta mencermati dan melaksanakan langkah-langkah kerja yang telah ditetapkan, meliputi tiga bidang utama, yaitu pendapatan, belanja, dan hal-hal lainnya.
Pada bidang pendapatan, disampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Oktober 2026 telah mencapai 71,08 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja pada periode Januari hingga 31 Oktober 2026 mencapai 67,60 persen dari total anggaran.
Selain itu, disampaikan pula sejumlah batas waktu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), mulai dari belanja DBHCHT, UP/GU/TU, LS, hingga transaksi KKPD dan penerbitan SP2D. Perangkat daerah juga diingatkan untuk memperhatikan batas akhir pelaporan SPJ Fungsional dan pengesahan belanja pada 10 Januari 2027, serta penyampaian laporan keuangan sebagai bahan pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali paling lambat 15 Januari 2027.
Pada aspek lainnya, pembahasan mencakup pengelolaan aset daerah, pelaksanaan stok opname, pengendalian kegiatan fisik, serta kelengkapan bukti transfer. Seluruh pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah harus berpedoman pada prinsip kepatuhan, ketaatan, kewajaran, serta pengendalian intern yang efektif dan efisien.
Melalui sosialisasi ini, seluruh SKPD diharapkan dapat mematuhi jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga proses administrasi, pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan aset daerah dapat diselesaikan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.