Upaya pengawasan dan pembenahan tata kelola ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Buleleng terus intensif dilakukan guna memastikan perlindungan hak-hak pekerja serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Pada hari Rabu, 2 September 2026, Tim Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan didampingi Pejabat Mediator Hubungan Industrial menggelar peninjauan lapangan berupa kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan secara menyeluruh. Pengawasan berkala ini menyasar empat entitas bisnis yang beroperasi di kawasan Buleleng barat, meliputi SPPBE PT Ayu Sari Pertiwi di Desa Temukus yang diterima oleh I Made Kariasa, Rumah Sakit Santhi Graha di Desa Sulanyah yang diterima oleh Oka Kardiyasa, Zen Resort di Desa Umeanyar yang diterima oleh Ibu Budiani, serta Nugraha Lovina Bali di Desa Temukus yang diterima oleh Ibu Putu Merry Damayanti.
Penyelenggaraan pembinaan dan evaluasi lintas perusahaan ini mengusung tujuan utama untuk mengidentifikasi serta memperbaiki berbagai catatan administratif maupun operasional ketenagakerjaan agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui verifikasi faktual ini, Disnakertrans ESDM Buleleng bertujuan untuk mendorong perusahaan melengkapi legalitas dokumen kerja, memastikan kepatuhan standar pengupahan sesuai UMK, menjamin jaminan sosial perlindungan tenaga kerja, serta memetakan kewajiban administrasi seperti pencatatan hubungan kerja dan wajib lapor ketenagakerjaan. Langkah pembinaan ini dirancang sebagai instrumen preventif guna mencegah potensi munculnya perselisihan hubungan industrial serta menciptakan iklim kerja yang aman, adil, dan berkesinambungan bagi pengusaha maupun pekerja.
Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, tim menemukan beberapa catatan krusial yang memerlukan perbaikan dari masing-masing manajemen perusahaan. Pada SPPBE PT Ayu Sari Pertiwi, evaluasi mencatat adanya dokumen Peraturan Perusahaan yang telah kedaluwarsa serta perlunya pencantuman klausul surat pensiun, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan yang belum merata, serta pelaporan wajib lapor yang belum terpenuhi. Sementara di Rumah Sakit Santhi Graha, tim menyoroti perlunya pembaharuan Peraturan Perusahaan, perbaikan pencatatan PKWT, serta penyesuaian UMK yang belum memenuhi standar. Catatan serupa juga ditemukan di Zen Resort terkait penyesuaian UMK yang belum terealisasi penuh, kendala teknis pelaksanaan wajib lapor, serta belum tersedianya Perjanjian Kerja Bersama. Adapun pada Nugraha Lovina Bali, pembinaan menekankan perlunya penanganan teknis PKWT, pembaruan Peraturan Perusahaan, dan pemenuhan kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan. Atas temuan tersebut, Disnakertrans ESDM Buleleng memberikan arahan serta asistensi teknis agar seluruh perusahaan dapat segera melakukan pembenahan administrasi demi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis dan taat hukum.