(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Tingkatkan Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan, Disnakertrans ESDM Buleleng dan Pengawas Provinsi Bina Perusahaan di Sukasada.

Admin disnakertransesdm | 24 September 2026 | 171 kali

Upaya menegakkan aturan ketenagakerjaan serta menjamin pemenuhan hak-hak pekerja di wilayah industri terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada hari Kamis, 24 September 2026, Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng melaksanakan kunjungan pembinaan dan pengawasan ke lokasi perusahaan SPPG Sandat Harum Nirmala yang bertempat di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada. Pelaksanaan pengawasan lapangan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial dengan didampingi oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali serta jajaran staf teknis dinas. Kedatangan tim disambut secara kooperatif oleh pihak manajemen perusahaan yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah Buleleng, Koordinator Kecamatan Sukasada, perwakilan SPPI, Person in Charge (PIC), Kepala Dapur, hingga jajaran akunting perusahaan.

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan terpadu ini bertujuan utama untuk menggali informasi secara menyeluruh, memetakan tingkat kepatuhan, serta mengawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan pada lingkungan operasional perusahaan. Melalui koordinasi langsung ini, Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng berupaya memastikannya sebagai sarana pembinaan agar tata kelola ketenagakerjaan di perusahaan, mulai dari status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sistem pengupahan, jam kerja, kepesertaan jaminan sosial, hingga penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dapat berjalan secara selaras dengan koridor hukum yang berlaku. Langkah ini sangat krusial guna menciptakan iklim kerja yang kondusif, harmonis, serta memberikan kepastian perlindungan hukum bagi para pekerja maupun kelangsungan usaha.

Dari hasil inventarisasi dan pemeriksaan dokumen di lokasi, tim menemukan sejumlah catatan teknis yang memerlukan pembenahan segera. Di antaranya, pihak perusahaan tercatat belum memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, naskah kontrak kerja atau perjanjian kerja karyawan masih membutuhkan banyak perbaikan dan revisi, serta kepesertaan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan perlu ditata ulang agar cakupannya lebih optimal dan komprehensif. Menanggapi temuan tersebut, Tim Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Bali bersama Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial langsung memberikan arahan teknis serta sosialisasi pembinaan di tempat. Manajemen perusahaan diminta untuk segera memedomani landasan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait. Pihak perusahaan menyambut baik pembinaan tersebut dan berkomitmen untuk segera melakukan pembenahan administrasi serta penyesuaian aturan ketenagakerjaan demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Kabupaten Buleleng.