(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem, Disnakertrans ESDM Buleleng Gelar Rakor Perlindungan Jaminan Sosnaker Sektor Informal.

Admin disnakertransesdm | 22 September 2026 | 190 kali

Langkah kongkrit dalam menghadirkan perlindungan sosial menyeluruh bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus dimantapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada hari Selasa, 22 September 2026, bertempat di ruang rapat kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Kepala Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, S.E., M.Si., dengan didampingi Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial. Agenda ini dihadiri oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng beserta jajaran, para perbekel atau perwakilan pemerintah desa dari berbagai wilayah, serta para pejabat instansi terkait.

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan sosialisasi ini bertujuan utama untuk mensinergikan langkah antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam merancang serta memvalidasi data skema perlindungan jaminan sosial yang tepat sasaran. Melalui penguatan koordinasi ini, Disnakertrans ESDM Buleleng berupaya mematangkan regulasi dan mekanisme teknis pendaftaran, sehingga alokasi bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan dari anggaran daerah dapat secara efektif menanggung risiko sosial ekonomi para pekerja informal yang tergolong dalam kelompok masyarakat paling rentan di Buleleng. Langkah ini sekaligus menjadi strategi krusial pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, menjamin kepastian perlindungan kerja, serta memperkuat jaring pengaman sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahannya, Kepala Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa berdasarkan kebijakan Bupati Buleleng melalui rencana perubahan anggaran tahun 2026, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial khusus bagi pekerja rentan. Saat ini landasan regulasi pendukung sedang disusun secara intensif dengan target awal memproteksi sebanyak 2.000 pekerja rentan yang iurannya sepenuhnya ditanggung melalui APBD Kabupaten Buleleng. Beliau menjelaskan bahwa pekerja rentan merupakan bagian dari segmen Bukan Penerima Upah yang memiliki kondisi ekonomi sangat rendah serta keterbatasan kemampuan, khususnya masyarakat yang masuk dalam pemetaan desil 1 sampai 5. Pada tahap awal, uji coba akan difokuskan pada masyarakat desil 1 dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, yang mencakup perlindungan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Program uji coba ini ditargetkan mulai berjalan pada November hingga Desember 2026 bagi pekerja berusia 18 hingga 65 tahun, di mana pihak pemerintah desa berperan vital dalam mencocokkan serta memvalidasi data peserta setiap enam bulan sekali.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial turut memberikan panduan teknis mengenai tata cara pengisian formulir pendataan dan mekanisme verifikasi lapangan agar proses administrasi di tingkat desa dapat berjalan tertib dan transparan. Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng, memaparkan secara komprehensif mengenai landasan hukum serta pentingnya jaminan sosial bagi pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja harian lepas. Beliau menekankan bahwa manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja mencakup perlindungan penuh atas risiko kecelakaan kerja sejak berangkat hingga kembali ke rumah, sedangkan Jaminan Kematian memberikan kepastian santunan duka hingga manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta sampai jenjang perguruan tinggi dengan total nilai mencapai Rp174 juta. Melalui kolaborasi erat antara Pemkab Buleleng, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah desa dalam mengawal penetapan SK Bupati serta validasi data KTP warga, program ini diharapkan mampu memberikan ketenangan bekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja rentan di Kabupaten Buleleng.