(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Optimalkan Kebijakan Pergub Bali, Disnakertrans ESDM Buleleng Serap Informasi Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan.

Admin disnakertransesdm | 22 September 2026 | 135 kali

Upaya peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan daerah serta penataan aset kendaraan dinas terus diakselerasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng. Pada hari Selasa, 22 September 2026, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng menghadiri sosialisasi Peraturan Gubernur Bali mengenai kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor. Kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan fiskal daerah tersebut diikuti oleh para pengelola keuangan dan aset instansi guna memahami secara mendalam mekanisme keringanan pajak, baik yang berlaku bagi kendaraan pribadi masyarakat maupun unit operasional kendaraan dinas milik pemerintah.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini bertujuan utama untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai regulasi keringanan pajak daerah, sekaligus mendorong pemanfaatan program pemutihan secara optimal oleh instansi pemerintah dan masyarakat umum. Melalui pemahaman yang akurat terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Bali tersebut, Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng berupaya memastikannya sebagai momentum untuk menertibkan tertunggaknya Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor pada aset dinas. Langkah ini sekaligus mendukung peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta mewujudkan tata kelola administrasi keuangan dan barang milik daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam pemaparan sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa program keringanan ditujukan khusus bagi pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak selama dua tahun atau lebih. Melalui kebijakan ini, pemilik kendaraan diberikan pembebasan biaya pokok Pajak Kendaraan Bermotor dengan ketentuan hanya wajib membayar kewajiban pokok selama dua tahun terakhir saja. Selain pembebasan sebagian pokok pajak, program ini juga membebaskan seluruh denda denda Pajak Kendaraan Bermotor serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan periode tahun-tahun sebelumnya. Seluruh kemudahan dan pembebasan sanksi administratif perpajakan ini berlaku efektif mulai tanggal 9 September hingga 11 November 2026, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh jajaran aparatur sipil negara maupun seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Buleleng.