(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Disnakertrans dan ESDM Kabupaten Buleleng Fasilitasi Koordinasi APINDO dalam Persiapan UMK Tahun 2027

Admin disnakertransesdm | 22 Oktober 2026 | 99 kali

Dalam rangka mempersiapkan proses perumusan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buleleng Tahun 2027, diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, unsur pengusaha, pekerja atau buruh, serta instansi terkait di tingkat provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Buleleng didorong untuk segera melaksanakan koordinasi dengan pihak Provinsi Bali dan leading sector terkait guna mendukung kelancaran tahapan persiapan penetapan UMK Kabupaten Buleleng Tahun 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, S.E., M.Si., memberikan dukungan penuh kepada APINDO Kabupaten Buleleng agar proaktif dalam membangun komunikasi dan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang di tingkat provinsi. Langkah ini penting untuk memperoleh arahan, menyelaraskan pemahaman terkait kebijakan pengupahan, serta memastikan proses persiapan perumusan UMK Tahun 2027 berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mendorong peran aktif APINDO, Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Buleleng juga berkomitmen memfasilitasi koordinasi perumusan upah minimum kabupaten melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng. Fasilitasi ini merupakan bagian penting dalam membangun dialog dan komunikasi antara unsur pemerintah, pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya, sehingga berbagai aspek yang berhubungan dengan kebijakan pengupahan dapat dibahas secara terarah dan konstruktif.

Dalam proses koordinasi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, S.E., M.Si., bersama Kepala Bidang Data dan Informasi Hubungan Industrial turut berperan dalam mendukung kelancaran koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Keterlibatan unsur pimpinan dan bidang terkait di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Buleleng diharapkan dapat memperkuat kesiapan administrasi, penyediaan data dan informasi, serta komunikasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung proses perumusan UMK Kabupaten Buleleng Tahun 2027.

Koordinasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat peran APINDO Kabupaten Buleleng sebagai organisasi yang mewakili kepentingan dunia usaha dalam proses dialog pengupahan. Dengan adanya koordinasi sejak tahap persiapan, aspirasi dan pertimbangan dari unsur pengusaha diharapkan dapat disampaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keseimbangan kepentingan antara pekerja atau buruh dan dunia usaha.

Melalui dukungan penuh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Buleleng, peran aktif APINDO, serta fasilitasi melalui Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng, proses persiapan penetapan UMK Kabupaten Buleleng Tahun 2027 diharapkan dapat terlaksana dengan tertib, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung perumusan kebijakan pengupahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keberlangsungan usaha di Kabupaten Buleleng.