Komisi IV DPRD Bahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Bersama Disnakertrans dan ESDM

Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans dan ESDM) Kabupaten Buleleng menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng pada Selasa (21/7/2026) di Ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, S.E., M.Si., didampingi Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, serta Kepala UPTD Balai Latihan Kerja (BLK). Pertemuan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng bersama anggota komisi sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, Disnakertrans dan ESDM Kabupaten Buleleng menyampaikan pemaparan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, disampaikan pula realisasi anggaran, capaian kinerja, serta berbagai indikator pelaksanaan program sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.

Melalui forum ini, Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng memberikan masukan, saran, dan pendalaman terhadap pelaksanaan program serta capaian kinerja perangkat daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Diskusi berlangsung secara konstruktif dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keikutsertaan Disnakertrans dan ESDM Kabupaten Buleleng dalam rapat kerja ini merupakan wujud komitmen untuk terus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban yang akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap program dan penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.