Sinergi lintas instansi dalam merespons aspirasi masyarakat serta menjaga kondusifitas lingkungan operasional industri terus ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada hari Kamis, 22 Oktober 2026, Fungsional Pengantar Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng hadir mewakili Kepala Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng untuk menghadiri rapat klarifikasi terkait operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Pemaron yang dikelola oleh PT PLN Indonesia Power Services. Pertemuan yang berlangsung di Markas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Buleleng, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi teknis terkait, seperti Kapolsek Kota Singaraja, perwakilan Kejaksaan Negeri Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, manajemen PT PLN Indonesia Power Services, hingga Perbekel Desa Pemaron.
Penyelenggaraan forum klarifikasi ini bertujuan utama untuk memediasi aduan masyarakat Desa Pemaron mengenai isu kebisingan dan dugaan dampak lingkungan akibat operasional pembangkit, sekaligus menyelaraskan pemahaman bersama antara warga, pengelola pembangkit, dan instansi teknis pemerintah daerah. Melalui klarifikasi terpadu ini, Pemkab Buleleng berupaya menguraikan faktor teknis penyebab perubahan pola operasional PLTD, memastikan pemenuhan regulasi perlindungan lingkungan dan ketenagakerjaan, serta merumuskan jalan keluar yang seimbang agar kebutuhan keandalan pasokan listrik daerah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan kenyamanan dan ketenteraman warga sekitar.
Dalam kesempatan tersebut, pihak manajemen PLTD Pemaron memberikan penjelasan teknis secara rinci mengenai kondisi operasional fasilitas pembangkit listrik saat ini. Pihak PLN memaparkan bahwa pengoperasian PLTD Pemaron secara intensif sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan di Pulau Bali, mengingat Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Gilimanuk yang menjadi penopang utama saat ini sedang menjalani proses pemeliharaan berkala. Kondisi pemeliharaan pasokan utama tersebut menyebabkan jadwal dan jam operasional PLTD Pemaron harus mengalami penyesuaian sementara. Namun demikian, pihak manajemen berkomitmen bahwa setelah proses pemeliharaan PLTG Gilimanuk selesai dilakukan, jam operasional PLTD Pemaron akan segera dikembalikan ke jadwal normal dengan batas maksimal pengoperasian hingga pukul 19.00 WITA.
Kehadiran perwakilan Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng dalam rapat koordinasi ini menjadi bentuk pengawalan proaktif terhadap sektor ketenagakerjaan dan infrastruktur energi daerah agar senantiasa berjalan selaras dengan norma sosial serta keamanan lingkungan. Diskusi yang berlangsung secara komunikatif tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian informasi bagi warga Desa Pemaron, sekaligus memperkuat komitmen PLN dalam meminimalkan dampak operasional demi terwujudnya hubungan yang harmonis antara industri vital daerah dan masyarakat pemukiman di sekitarnya.