(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

DISNAKERTRANS ESDM BULELENG HADIRI RAPAT KOORDINASI ANTISIPASI DAMPAK OPERASIONAL KELISTRIKAN

Admin disnakertransesdm | 10 November 2026 | 77 kali

Singaraja, Selasa 10 Nopember 2026, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Dinas bersama Kepala Seksi ESDM menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kehadiran tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi perangkat daerah dalam mengoordinasikan berbagai langkah antisipasi serta kesiapsiagaan terhadap rencana operasional kelistrikan dan dampaknya bagi masyarakat.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Bupati Buleleng, Forkompinda, Perwakilan dari PLN dan OPD terkait tersebut dibahas sejumlah hal penting, di antaranya penanganan keluhan dan aspirasi masyarakat, fasilitasi pemeriksaan kesehatan, kejelasan data dan penyaluran bantuan, serta mekanisme komunikasi dan pemberitahuan dini kepada warga. Selain itu, dibahas pula penyusunan langkah antisipasi lintas sektor guna memastikan kesiapsiagaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pihak PLN, PLN Indonesia Power, serta pengelola sistem UP2B diharapkan dapat memberikan penjelasan secara tertulis terkait rencana operasional, kebutuhan daya, unit dan kapasitas yang digunakan, durasi operasional, skenario kontingensi, serta langkah-langkah pengendalian kebisingan dan emisi. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan operasional berjalan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komunikasi dan koordinasi yang baik antarperangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng berkomitmen mendukung langkah-langkah koordinatif sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terukur, serta tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat.