Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Musrenbang Kecamatan Tahun 2027, Pemkab Buleleng Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan.
Pada hari Kamis, 19 Februari 2026, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Perencana Ahli Muda menghadiri undangan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2027. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng, didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPM) serta Fungsional Perencana.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima usulan hasil Musrenbang dari desa-desa di sembilan kecamatan. Agenda utama rapat adalah membahas usulan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa dan kecamatan. Usulan tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi daerah, penguatan sektor sosial, serta pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, rapat juga membahas mekanisme pembagian pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) ke sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng. Pembagian pagu ini bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan, sekaligus memberikan ruang bagi setiap kecamatan untuk melaksanakan program prioritas sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
Tujuan dari kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk menyelaraskan hasil Musrenbang kecamatan dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap usulan yang diajukan dapat diakomodasi secara tepat dalam perencanaan tahun 2027. Dengan adanya koordinasi lintas SKPD, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Kabupaten Buleleng.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga arah kebijakan yang diambil benar-benar berlandaskan aspirasi warga dan sesuai dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
