Singaraja, Selasa, 21 Juli 2026 – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans dan ESDM) Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh Gede Budi Adnyana, S.Sos. menghadiri Rapat Terpadu Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan dihadiri oleh perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait.
Rapat koordinasi membahas sejumlah isu strategis yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan kondusivitas wilayah, di antaranya permasalahan tapal batas Desa Dadap Putih, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pengastulan (PAW), tindak lanjut penerapan kawasan tanpa rokok di rumah sakit, penanganan aktivitas penambangan tanpa izin, serta pembahasan terkait sanksi adat di Kelurahan Banyuasri.
Melalui forum ini, seluruh peserta rapat melakukan koordinasi, bertukar informasi, serta menyamakan persepsi dalam rangka mengantisipasi dan menangani potensi konflik sosial secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Rapat menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah, instansi vertikal, serta seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Kabupaten Buleleng. Setiap instansi diharapkan dapat menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sehingga upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Keikutsertaan Disnakertrans dan ESDM Kabupaten Buleleng dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.