(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Sinergi Pengawasan Pengupahan, Disnakertrans ESDM Buleleng Konsultasi UMK dan UMP ke Disnaker Provinsi Bali

Admin disnakertransesdm | 10 November 2026 | 174 kali

Penguatan koordinasi teknis serta penyelarasan regulasi Ketenagakerjaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus dilakukan secara intensif demi menjamin kepastian hukum di daerah. Pada hari Selasa, 10 November 2026, Pejabat Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Kabupaten Buleleng bersama jajaran staf teknis melaksanakan tugas dinas luar menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Denpasar. Kunjungan kerja kelembagaan ini diterima langsung oleh Pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Provinsi Bali.

Penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi antar-instansi ini bertujuan utama untuk menyelaraskan pemahaman teknis serta memperbarui informasi terkini mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), sekaligus membahas implementasi regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan di wilayah Bali. Melalui konsultasi langsung ini, Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng berupaya mengumpulkan bahan rujukan yang akurat guna mempersiapkan kebijakan pengupahan daerah serta mengantisipasi potensi dinamika hubungan industrial menjelang akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil koordinasi di tingkat provinsi, diperoleh informasi bahwa penetapan UMK dan UMP saat ini masih menunggu surat keputusan serta regulasi teknis resmi dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, pembahasan mendalam terkait isu-isu strategis Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penerapan pengawasan di lapangan disepakati untuk dijadwalkan ulang dalam agenda pertemuan lanjutan pada pekan depan. Langkah konsultatif ini menjadi wujud komitmen proaktif Disnakertrans ESDM Kabupaten Buleleng dalam mengawal regulasi pengupahan dan ketenagakerjaan agar senantiasa berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi.