(0362) 22574
0081958577465
disnakerkabbll@gmail.com
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Sumber Daya Mineral

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik V6

Admin disnakertransesdm | 26 Agustus 2026 | 338 kali

Buleleng, 26 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melaksanakan rapat konsolidasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 (Katalog V6), Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, termasuk Fungsional Perencana bersama staf operator SIRUP.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian PBJ Kabupaten Buleleng, Suwitra Yadnya, dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan tata kelola serta pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya pada aspek pengadaan barang dan jasa. Dalam rencana tindak lanjut, pada awal September 2026 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dalam rapat disampaikan bahwa pelaksanaan konsolidasi pengadaan ke depan akan dilakukan secara terpusat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, bukan dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing OPD. Pelaksanaan konsolidasi berada pada Pemerintah Daerah melalui kepala daerah sebagai pelaksana, dengan mengacu pada Keputusan LKPP Nomor 121 Tahun 2023 serta Surat Deputi KPK Nomor B/4679/KSP.00/79.73/07/2026 tanggal 27 Juli 2026.

Konsolidasi pengadaan yang menjadi perhatian meliputi beberapa komoditas, di antaranya Alat Tulis Kantor (ATK), bahan konstruksi, serta obat-obatan dan kebutuhan kesehatan.

Dalam pemaparannya, Bagian PBJ menjelaskan beberapa tahapan pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD. Selanjutnya dilakukan inventarisasi penyedia, yang direncanakan pada minggu kedua September 2026. Pada tahap tersebut akan dilakukan sosialisasi kepada mitra penyedia OPD sekaligus memastikan penyedia yang selama ini menjadi mitra OPD dapat mengikuti proses pemilihan penyedia.

Tahap berikutnya adalah pemilihan penyedia yang direncanakan pada minggu ketiga September 2026. Setelah penyedia terpilih, akan dilakukan penyusunan kontrak payung yang direncanakan mulai 1 Oktober 2026. Kontrak tersebut dapat mencakup beberapa tahun, berdasarkan jenis produk dan dapat melibatkan lebih dari satu penyedia.

Selanjutnya, produk dari penyedia yang telah memiliki kontrak akan ditayangkan pada Katalog Elektronik V6, yang direncanakan mulai 3 Oktober 2026. Pengadaan barang/jasa selanjutnya dilakukan melalui produk yang telah tayang pada Katalog V6 selama masa kontrak dan periode penayangan yang telah ditetapkan.

Terkait tahap identifikasi kebutuhan, seluruh OPD diminta mulai mempersiapkan data kebutuhan konsolidasi Tahun Anggaran 2026 dan 2027. Data yang diperlukan antara lain paket konsolidasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD, jenis barang, volume, serta kebutuhan untuk tahun 2026 dan 2027.

Dalam rapat juga disampaikan bahwa ke depan belanja ATK pada masing-masing OPD diharapkan dapat lebih difokuskan dan dikoordinasikan melalui Bagian Umum/Sekretariat, sehingga pelaksanaan paket konsolidasi dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan bahwa pengadaan dengan metode konsolidasi menjadi bagian yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Setiadewi menjelaskan bahwa konsolidasi ATK perlu mulai diperhatikan sejak tahap perencanaan, khususnya pada saat penyusunan DPA. Penginputan kebutuhan ATK diharapkan dipusatkan pada sekretariat sehingga kebutuhan dari masing-masing bidang dapat dihimpun dan menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan pengadaan.

Dalam kesempatan yang sama, Jro menyampaikan bahwa untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan Tahun Anggaran 2026 dan 2027, akan disiapkan tautan Google Spreadsheet yang nantinya diisi oleh masing-masing OPD. OPD juga diminta menyusun matriks kebutuhan ATK pada masing-masing bidang untuk kemudian dikompilasi di tingkat sekretariat.

Untuk komoditas tinta yang akan masuk dalam konsolidasi, disampaikan beberapa jenis yang menjadi perhatian, yaitu tinta 001, 003, dan 664.

Melalui rapat konsolidasi ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong seluruh OPD untuk segera melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan secara akurat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih terencana, transparan, efisien, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin baik.