Perkuat Validitas Data Ketenagakerjaan, Disnakertrans dan ESDM Buleleng Hadiri FGD Pengukuran Data Pengangguran dan Pemanfaatan DTSEN
Denpasar, Senin, 13 Juli 2026 – Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengukuran Data Pengangguran dan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali ini bertujuan memperkuat validitas data ketenagakerjaan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kabupaten Buleleng pada kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Dinas, Nyoman Suarjana, S.Pd., M.Pd., bersama staf Perencanaan. Kehadiran Disnakertrans dan ESDM Kabupaten Buleleng merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penyediaan data ketenagakerjaan yang akurat, terintegrasi, dan berkualitas sebagai landasan penyusunan kebijakan serta perencanaan program ketenagakerjaan di daerah.
FGD diikuti oleh perwakilan perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dari seluruh kabupaten/kota se-Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, serta Dinas Sosial Provinsi Bali. Dalam forum tersebut, para peserta berdiskusi mengenai metode pengukuran data pengangguran, sinkronisasi data lintas sektor, serta strategi pemanfaatan DTSEN sebagai basis penentuan sasaran program ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, didampingi Sekretaris Dinas serta Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. Dalam arahannya disampaikan bahwa ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi faktor utama dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran. Pemanfaatan DTSEN juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program, mulai dari penempatan tenaga kerja, pelatihan vokasi, hingga intervensi pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Bali.
Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan dan pemanfaatan data ketenagakerjaan yang berkualitas. Dengan demikian, perencanaan dan pelaksanaan program di bidang ketenagakerjaan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
