Perkuat Kualitas Vokasi, Disnakertrans ESDM Buleleng Jalin Koordinasi Strategis dengan BPVP Banyuwangi.
Dalam upaya mengoptimalkan kualitas tenaga kerja dan efektivitas pelatihan kerja di daerah, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng, Putu Arimbawa, S.E., M.Si., melakukan kunjungan kerja strategis ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi pada Selasa, 14 April 2026. Kehadiran Kepala Dinas NakerTrans ESDM Kabupaten Buleleng, disambut langsung oleh Kepala BPVP Banyuwangi, Susanto, S.T., M.Si. Pertemuan ini menandai babak baru koordinasi kedinasan sehubungan dengan adanya peralihan pembinaan UPTD BLK Kabupaten Buleleng, yang sebelumnya berada di bawah naungan BPVP Lombok Timur dan kini resmi beralih ke BPVP Banyuwangi.
Tujuan utama dari kunjungan koordinasi ini adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahun Anggaran 2026. Melalui transisi pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dan efisien guna memastikan program pelatihan yang dijalankan di UPTD BLK Buleleng sejalan dengan standar nasional serta kebutuhan pasar kerja terkini.
Dalam sesi pembahasan, Kepala Dinas NakerTrans ESDM Kabupaten Buleleng menyampaikan beberapa poin krusial demi kemajuan BLK Buleleng ke depan. Fokus utama yang disampaikan antara lain adalah rencana penambahan usulan instruktur guna meningkatkan rasio serta kualitas pengajaran. Selain itu, pihak dinas juga mengonfirmasi ketersediaan paket pelatihan yang dialokasikan untuk UPTD BLK Buleleng pada tahun anggaran berjalan. Secara khusus, Kepala Dinas memohon adanya penguatan sinergitas dan kolaborasi lintas lembaga dalam membentuk kurikulum pelatihan yang lebih inovatif dan relevan dengan potensi daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPVP Banyuwangi, Susanto, memberikan arahan serta poin-poin strategis yang menjadi indikator keberhasilan balai pelatihan. Beliau menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh aspek pendukung, mulai dari program, sarana prasarana, hingga ketersediaan anggaran, telah memadai untuk mendukung target capaian. Susanto menggarisbawahi bahwa akses pelatihan harus benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang memiliki komitmen tinggi untuk masuk ke pasar kerja, baik di sektor industri maupun wirausaha mandiri.
Lebih lanjut, pihak BPVP Banyuwangi menetapkan standar tinggi di mana target orientasi balai beserta seluruh binaannya harus mencapai tingkat keterserapan kerja minimal sebesar 80 persen. Untuk mencapai angka tersebut, disepakati perlunya intensifikasi penyuluhan pelatihan kepada masyarakat luas. Sebagai langkah teknis, pemanfaatan data berbasis Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di setiap kecamatan akan menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan pelatihan. Dengan mendeskripsikan kebutuhan lapangan secara detail, diharapkan kolaborasi antara Disnakertrans Buleleng dan BPVP Banyuwangi dapat menekan angka pengangguran secara signifikan melalui tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai.
